Kesahkaltim.com, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera meninjau ulang sekaligus mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengancam kelestarian kawasan konservasi Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.
Syafruddin menilai penetapan wilayah pertambangan harus mempertimbangkan aspek lingkungan secara menyeluruh. Menurutnya, kepentingan pengelolaan sumber daya alam tidak boleh mengesampingkan perlindungan ekosistem, terlebih kawasan yang menjadi habitat satwa langka dan dilindungi.
Ia menegaskan, pemerintah perlu memastikan tidak ada kebijakan pertambangan yang berpotensi mengganggu keberlangsungan hidup Badak Jawa. Sebab, satwa tersebut merupakan salah satu kekayaan hayati Indonesia yang keberadaannya semakin terancam.
“Saya kira Menteri ESDM harus segera mencabut keputusan ini. Jangan sampai kita terlalu bersemangat membuka wilayah tambang, tetapi lupa bahwa di sana ada habitat Badak Jawa yang harus kita lindungi. Ini bukan soal menolak pertambangan, tetapi soal jangan sampai kepentingan ekonomi mengorbankan kelestarian alam,” tegas Syafruddin di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, Taman Nasional Ujung Kulon memiliki nilai ekologis yang sangat penting karena menjadi habitat alami terakhir Badak Jawa di dunia. Kerusakan maupun gangguan terhadap kawasan tersebut dikhawatirkan semakin memperbesar risiko kepunahan satwa yang berstatus kritis terancam punah itu.
Syafruddin mengingatkan, kepentingan investasi dan aktivitas ekonomi masih dapat diarahkan ke berbagai wilayah maupun sektor lain. Namun, kerusakan habitat satwa langka merupakan persoalan yang tidak mudah dipulihkan.
“Tambang itu masih bisa dicari lokasinya di tempat lain. Investasi juga bisa diarahkan ke sektor lain. Tetapi kalau habitat Badak Jawa rusak, kita mau mencari penggantinya di mana? Jangan sampai kita baru sadar pentingnya konservasi setelah semuanya terlambat,” ujarnya.
Sebagai alternatif pengembangan ekonomi di Banten, Syafruddin mendorong pemerintah mengoptimalkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang. Kawasan seluas 1.500 hektare yang telah beroperasi sejak 2015 itu dinilai memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Ia menyebut pengembangan pariwisata, perhotelan, ekonomi kreatif hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat menjadi sektor unggulan yang membuka peluang investasi sekaligus memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
“Tanjung Lesung ini potensinya luar biasa. Ada kawasan pantai, peluang investasi pariwisata, perhotelan, ekonomi kreatif, dan UMKM. Mengapa ini tidak dimaksimalkan? Kok malah mau merusak habitat Badak Jawa. Menteri ESDM harus berani mengarahkan investasi ke sektor yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Banten memperkuat dukungan terhadap KEK Tanjung Lesung. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan infrastruktur, penyederhanaan kemudahan investasi, serta memperluas keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas ekonomi kawasan.
Syafruddin berharap pembangunan ekonomi Banten dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya investasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mempertahankan kekayaan alam untuk generasi mendatang.
“Intinya sederhana, kita ingin ekonomi Banten maju, lapangan kerja terbuka, dan masyarakat semakin sejahtera. Tetapi jangan sampai semua itu dibayar dengan hilangnya habitat Badak Jawa. Pembangunan harus punya batas, dan batas itu adalah keselamatan lingkungan serta kehidupan generasi mendatang,” pungkasnya.- Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Pasalnya, kebijakan tersebut menjadi sorotan karena wilayah pertambangan yang ditetapkan disebut mencakup kawasan konservasi Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.
Syafruddin menilai keputusan tersebut harus dievaluasi secara serius. Jangan sampai ambisi mengeksploitasi sumber daya alam justru mengancam habitat satwa paling langka yang menjadi kebanggaan Indonesia.
“Saya kira Menteri ESDM harus segera mencabut keputusan ini. Jangan sampai kita terlalu bersemangat membuka wilayah tambang, tetapi lupa bahwa di sana ada habitat Badak Jawa yang harus kita lindungi. Ini bukan soal menolak pertambangan, tetapi soal jangan sampai kepentingan ekonomi mengorbankan kelestarian alam,” tegas Syafruddin di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, Badak Jawa bukan satwa biasa. Keberadaannya sangat langka, berstatus kritis terancam punah, dan Ujung Kulon merupakan habitat alaminya yang tersisa di dunia. Jika habitatnya terganggu, ancaman terhadap kelangsungan hidup satwa tersebut akan semakin besar.
“Tambang itu masih bisa dicari lokasinya di tempat lain. Investasi juga bisa diarahkan ke sektor lain. Tetapi kalau habitat Badak Jawa rusak, kita mau mencari penggantinya di mana? Jangan sampai kita baru sadar pentingnya konservasi setelah semuanya terlambat,” ujarnya.
Syafruddin menegaskan, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan semestinya tidak dipertentangkan. Pemerintah harus mampu mencari sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, tanpa merusak kekayaan ekologis yang tidak ternilai.
Karena itu, ia mendorong pemerintah lebih serius mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Banten, dibandingkan membuka peluang eksploitasi yang berpotensi mengancam habitat Badak Jawa. Kawasan seluas 1.500 hektare yang telah beroperasi sejak 2015 tersebut memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pariwisata.
“Tanjung Lesung ini potensinya luar biasa. Ada kawasan pantai, peluang investasi pariwisata, perhotelan, ekonomi kreatif, dan UMKM. Mengapa ini tidak dimaksimalkan? Kok malah mau merusak habitat Badak Jawa. Menteri ESDM harus berani mengarahkan investasi ke sektor yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan,” katanya.
Syafruddin berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat pengembangan KEK Tanjung Lesung, termasuk infrastruktur, kemudahan investasi, serta keterlibatan masyarakat lokal agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan warga Banten.
“Intinya sederhana, kita ingin ekonomi Banten maju, lapangan kerja terbuka, dan masyarakat semakin sejahtera. Tetapi jangan sampai semua itu dibayar dengan hilangnya habitat Badak Jawa. Pembangunan harus punya batas, dan batas itu adalah keselamatan lingkungan serta kehidupan generasi mendatang,” pungkasnya.











