Kesahkaltim.com, Jakarta – Rencana pemerintah melelang empat wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) di kawasan Indonesia Timur mendapat perhatian Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin. Ia meminta pemerintah memastikan pengelolaan blok migas tersebut tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
Menurut Syafruddin, investasi di sektor hulu migas harus memberikan dampak ekonomi yang terukur bagi masyarakat sekitar. Mulai dari terbukanya lapangan pekerjaan, keterlibatan pengusaha lokal, hingga jaminan ketersediaan energi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Adapun empat wilayah kerja yang masuk dalam penawaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yakni WK Namori, WK Cerera, WK Areca-Bruni, dan WK South Tanimbar. Keempatnya dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan industri migas sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Syafruddin menilai pembukaan peluang investasi di Indonesia Timur merupakan langkah positif. Namun, pemerintah perlu memastikan pengembangan sumber daya alam tersebut tidak mengabaikan kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi.
“Potensi migas yang ditawarkan di Indonesia Timur sangat besar, terutama blok gas Namori dan South Tanimbar. Kita mendukung upaya pemerintah menarik investasi global melalui skema yang fleksibel. Namun, kedaulatan energi dan kepentingan masyarakat daerah penghasil harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai daerah kaya migas justru mengalami keterbatasan akses energi,” ujar Syafruddin dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Ia juga mengingatkan pemerintah agar memastikan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) berjalan optimal. Melalui ketentuan tersebut, produksi migas diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan energi domestik, bukan semata-mata diarahkan untuk kepentingan komersial perusahaan.
Menurutnya, keberadaan blok migas harus mampu mendorong aktivitas industri dan pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar. Karena itu, distribusi manfaat dari kegiatan produksi perlu menjadi perhatian sejak proses penawaran wilayah kerja hingga tahap operasional.
Di sisi lain, keterlibatan tenaga kerja lokal dan pelaku usaha daerah juga harus menjadi bagian dari persyaratan yang diperhatikan pemerintah dalam menentukan investor. Syafruddin menilai transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia daerah penting agar masyarakat memperoleh manfaat jangka panjang.
“Eksplorasi migas di laut dalam Indonesia Timur memang membutuhkan teknologi tinggi dan investasi besar. Namun, transfer teknologi kepada putra-putri daerah serta pelibatan pengusaha lokal harus menjadi bagian penting dari komitmen investor. Masyarakat setempat jangan hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri,” tegas Ketua DPW PKB Kalimantan Timur tersebut.
Tidak hanya menyoroti manfaat ekonomi, Syafruddin turut meminta Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperketat proses evaluasi terhadap perusahaan calon pemenang lelang.
Ia menilai kemampuan pendanaan, rekam jejak operasional, pengalaman eksplorasi, serta kepastian pelaksanaan program kerja harus menjadi indikator utama dalam proses seleksi. Dengan begitu, perusahaan yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas untuk mengembangkan wilayah kerja yang ditawarkan.
Syafruddin juga mengingatkan agar pemerintah tidak memberikan ruang bagi investor yang hanya berupaya menguasai wilayah kerja tanpa keseriusan menjalankan kegiatan eksplorasi maupun pengembangan lapangan migas.
“Kita tidak ingin blok-blok migas potensial ini jatuh ke tangan investor yang hanya mengejar kepentingan bisnis jangka pendek tanpa realisasi kegiatan di lapangan. Pemerintah harus memastikan setiap pemenang lelang memiliki kemampuan dan komitmen kerja yang jelas,” katanya.
Ia memastikan Komisi XII DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses lelang tersebut. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus dijaga agar pengelolaan sumber daya migas tidak menyimpang dari kepentingan negara dan masyarakat.
Syafruddin menegaskan, pemanfaatan kekayaan alam harus tetap mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Pengelolaan sumber daya migas harus sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, investasi harus berjalan beriringan dengan kedaulatan energi dan kesejahteraan masyarakat daerah penghasil,” pungkasnya.
