Kesahkaltim.com, JAKARTA – Rencana pembentukan Desk Investasi Regional di Balikpapan, Kalimantan Timur, mendapat dukungan dari Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Syafruddin. Namun, ia mengingatkan agar kemudahan investasi yang diberikan pemerintah tidak hanya menguntungkan pemodal, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat setempat.
Menurut Syafruddin, kehadiran Desk Investasi Regional di Balikpapan menjadi langkah strategis untuk mempercepat realisasi investasi di Kalimantan Timur. Terlebih, daerah ini memiliki posisi penting sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus salah satu pusat energi dan pengembangan hilirisasi nasional.
Ia menilai, layanan pengawalan investasi terpadu tersebut harus mampu menyelesaikan berbagai kendala perizinan yang selama ini dihadapi pelaku usaha. Meski demikian, percepatan investasi perlu disertai komitmen terhadap pemerataan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
“Saya mengapresiasi langkah Kementerian Investasi yang memboyong Desk Investasi Regional ke Balikpapan setelah Makassar. Ini sangat relevan untuk memangkas sumbatan perizinan di lapangan. Namun, saya mengingatkan agar desk ini tidak sekadar menjadi karpet merah bagi pemodal besar tanpa memastikan dampak nyatanya bagi masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Syafruddin di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ketua DPW PKB Kalimantan Timur itu menyampaikan tiga aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan layanan tersebut. Pertama, keterlibatan tenaga kerja dan pengusaha lokal dalam setiap kegiatan investasi yang masuk ke Bumi Etam.
Menurutnya, perusahaan yang memperoleh kemudahan investasi harus memiliki komitmen merekrut tenaga kerja daerah serta membuka kesempatan bagi UMKM dan pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam rantai pasok industri.
Kedua, persoalan kepastian hukum dan penyesuaian regulasi perizinan. Syafruddin menilai Desk Investasi Regional harus berfungsi sebagai pusat penyelesaian persoalan bagi investor, khususnya dalam menghadapi dinamika penerapan PP Nomor 28 Tahun 2025 dan sistem Online Single Submission (OSS).
Ia berharap keberadaan layanan tersebut dapat memberikan pendampingan yang cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan perizinan.
Ketiga, pengawasan terhadap dampak lingkungan harus menjadi bagian penting dari setiap proses pengawalan investasi. Terutama pada sektor pertambangan, energi, dan industri hilirisasi yang memiliki potensi dampak ekologis cukup besar.
Sebagai anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, dan lingkungan hidup, Syafruddin menegaskan bahwa setiap investasi harus mematuhi ketentuan perlindungan lingkungan, termasuk kewajiban reklamasi dan pemulihan kawasan terdampak kegiatan usaha.
“Investasi yang masuk ke Kaltim harus berkualitas. Jangan sampai daerah kita hanya menanggung dampak ekologis dan sosialnya, sementara nilai tambah ekonominya lari keluar. Kami di Komisi XII DPR RI akan mengawal langsung operasional Desk Investasi Balikpapan ini agar benar-benar sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Sebagai informasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah memperluas pembentukan Desk Investasi Regional di sejumlah wilayah strategis. Sebelumnya, layanan serupa telah diluncurkan di Makassar, Semarang, dan Medan.
Pembentukan desk tersebut diarahkan untuk mengawal percepatan realisasi proyek strategis dengan nilai keseluruhan mencapai Rp100 triliun. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah mengejar target investasi nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.
Syafruddin berharap kehadiran Desk Investasi Regional di Balikpapan tidak hanya meningkatkan angka realisasi investasi, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan pengusaha lokal, serta pengembangan industri yang berorientasi pada keberlanjutan.











