Kesahkaltim.com, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, mendukung penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 yang mengatur perubahan mekanisme pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) impor.
Regulasi tersebut mengubah pola pengadaan yang sebelumnya menggunakan skema business to business (B2B) menjadi government to government (G2G) dan government to business (G2B). Perubahan ini dinilai dapat memperkuat kendali pemerintah sekaligus meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi dari pasar internasional.
Syafruddin menilai, keterlibatan pemerintah secara langsung menjadi langkah penting untuk mengatasi sejumlah persoalan dalam sistem pengadaan sebelumnya. Salah satunya menyangkut kepastian pasokan, meskipun Pertamina telah berhasil memperoleh penawaran dengan harga yang kompetitif.
“Selama ini, Pertamina bisa memenangkan tender dengan harga kompetitif. Namun, kemenangan tersebut tidak selalu menjamin pasokan karena pemasok terkadang membatalkan kesepakatan secara sepihak ketika mendapatkan penawaran lebih tinggi. Situasi seperti ini tentu tidak menguntungkan bagi negara,” ujar Syafruddin.
Melalui skema baru tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) akan bertindak sebagai representasi negara dalam proses pengadaan. Sementara itu, PT Pertamina tetap menjalankan fungsi sebagai pembeli atau offtaker atas komoditas energi yang telah diperoleh.
Legislator PKB dari daerah pemilihan Kalimantan Timur itu berpandangan, perubahan mekanisme tersebut dapat memberikan kekuatan lebih besar bagi Indonesia ketika berhadapan dengan pemasok energi internasional. Pemerintah juga memiliki kesempatan memperluas pilihan negara pemasok sekaligus memperkuat jaminan pengiriman.
“Dengan Lemigas menjadi representasi negara dalam proses pengadaan, marwah dan bargaining position Indonesia akan semakin kuat. Pemasok juga harus lebih bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Pembatalan sepihak tidak boleh lagi dianggap sebagai hal biasa,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut memiliki urgensi tinggi mengingat kebutuhan energi dalam negeri masih bergantung pada pasokan luar negeri. Sekitar 85 persen kebutuhan LPG nasional, misalnya, masih dipenuhi melalui impor. Adapun kebutuhan minyak mentah juga didatangkan dari berbagai negara, termasuk kawasan Timur Tengah dan Rusia.
Menurut Syafruddin, kondisi tersebut menuntut pemerintah membangun sistem pengadaan yang mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Setidaknya ada tiga aspek yang harus menjadi perhatian, yakni memperoleh harga yang kompetitif, menjamin kesinambungan pasokan dan pengiriman, serta mencegah terjadinya pembatalan kontrak secara sepihak oleh pemasok.
“Ketergantungan impor yang tinggi harus diimbangi dengan sistem pengadaan yang kuat. Negara tidak boleh berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pemasok internasional. Karena itu, Perpres ini menjadi terobosan penting untuk memperkuat tata kelola importasi energi nasional,” jelasnya.
Meski mendukung perubahan tersebut, Syafruddin mengingatkan agar pemerintah tetap mempertahankan peran strategis Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional. Menurutnya, pembagian kewenangan antara Lemigas dan Pertamina harus berjalan secara terkoordinasi sehingga tidak menghambat proses pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.
Dalam skema tersebut, Lemigas akan menjalankan fungsi pengadaan atas nama negara, sedangkan Pertamina bertanggung jawab sebagai offtaker yang membeli komoditas hasil pengadaan. Sinergi kedua lembaga dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran rantai pasok energi nasional.
Syafruddin berharap pelaksanaan Perpres Nomor 107 Tahun 2026 dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas. Ia juga meminta agar perubahan kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap penguatan ketahanan energi Indonesia.
Dengan sistem pengadaan yang lebih terstruktur dan melibatkan negara secara langsung, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia di pasar energi global, menjaga ketersediaan BBM dan LPG, serta mendukung stabilitas harga energi bagi masyarakat.
