Abdul Rohim Usulkan Diskon Tagihan Listrik 50 Persen bagi Pelanggan Terdampak Pemadaman di Samarinda

Senin, 16 November 2026
Anggota Komisi III DPRD Samarinda Abdul Rohim mengusulkan pemotongan tagihan listrik hingga 50 persen sebagai kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman berulang di Samarinda.

Kesahkaltim.com, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mendesak PT PLN (Persero) memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman listrik berulang di Samarinda. Salah satu bentuk tanggung jawab yang diusulkannya adalah pemotongan tagihan listrik hingga 50 persen bagi pelanggan selama pelayanan belum berjalan optimal.

Menurut Rohim, masyarakat tidak seharusnya dibebani pembayaran tagihan secara penuh ketika pasokan listrik yang menjadi hak pelanggan justru kerap terganggu. Ia menilai, kompensasi perlu diberikan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atas kerugian yang dialami masyarakat.

“Masyarakat tidak seharusnya terus membayar tagihan dengan nilai normal ketika pelayanan listrik yang diterima tidak berjalan optimal,” tegas Abdul Rohim.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, persoalan pemadaman listrik di Samarinda telah berlangsung selama berbulan-bulan tanpa kepastian penyelesaian. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari.

Ia juga menganggap permintaan maaf PLN melalui pengumuman pemadaman yang disampaikan setiap hari belum cukup untuk menjawab kerugian pelanggan. Menurutnya, perusahaan perlu mengambil langkah konkret yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kalau memang dia betul-betul bertanggung jawab, dia mesti memberikan kompensasi atas kerugian yang diterima masyarakat dalam bentuk pemotongan tagihan listrik,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Rohim mengusulkan agar PLN memberikan diskon hingga 50 persen terhadap tagihan listrik seluruh pelanggan di Samarinda yang terdampak gangguan pasokan. Usulan tersebut diharapkan menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelayanan kelistrikan yang belum maksimal.

“Misalnya, karena terjadi pemadaman secara berkala di Samarinda, seluruh pelanggan di Samarinda dipotong 50 persen dari tagihan. Itu tanggung jawab namanya,” imbuhnya.

Rohim menambahkan, dampak pemadaman listrik tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha yang aktivitas operasionalnya bergantung pada ketersediaan energi listrik. Pasokan yang tidak stabil berpotensi menghambat produktivitas sekaligus menambah beban pengeluaran masyarakat.

Selain menuntut kompensasi, ia turut mempertanyakan penjelasan PLN yang berulang kali menyebut kerusakan pembangkit sebagai penyebab gangguan. Pasalnya, alasan tersebut telah disampaikan dalam kurun waktu hampir setengah tahun, sementara persoalan pemadaman dinilai belum menunjukkan penyelesaian yang memuaskan.

“Kalau memang rusak, tinggal diperbaiki. Kalau memang tidak bisa diperbaiki, beli yang baru. Saya pribadi sudah tidak percaya dengan berbagai alasan PLN itu,” katanya.

Karena itu, Rohim meminta PLN segera menuntaskan persoalan kelistrikan di Samarinda dan memberikan kepastian pelayanan kepada pelanggan. Ia juga mendorong aparat penegak hukum melakukan audit terhadap pengelolaan PLN guna mengetahui penyebab gangguan yang terus berulang sekaligus memastikan adanya pertanggungjawaban atas persoalan tersebut.

Share Link: