Kesahkaltim.com, SAMARINDA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur mendorong penguatan pemikiran ideologi Sosialisme Islam sebagai landasan perjuangan politik yang berpihak kepada masyarakat kecil. Gagasan tersebut dibahas melalui diskusi publik dan bedah buku yang mengulas pemikiran dua tokoh pergerakan, HOS Tjokroaminoto dan Ali Syariati, di Samarinda, Jumat (13/11/2026) malam.
Kegiatan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Kaltim bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Samarinda itu menghadirkan akademisi sekaligus aktivis, Asman Aziz dan Herdiansyah Hamzah. Forum tersebut membahas hubungan antara nilai-nilai Islam, keadilan sosial, serta tantangan ketimpangan ekonomi dan politik.
Sekretaris DPW PKB Kaltim, Alif Ndasi, yang membacakan sambutan Ketua DPW PKB Kaltim, mengatakan diskusi tersebut merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali identitas dan ideologi perjuangan partai.
Menurutnya, PKB memiliki keterikatan historis dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan perjuangan kelompok masyarakat bawah, termasuk petani, buruh, serta kalangan santri. Semangat tersebut dinilai sejalan dengan prinsip Sosialisme Islam yang mengedepankan tauhid, zakat, dan ukhuwah Islamiyah, sebagaimana tercermin dalam nilai perjuangan yang diwariskan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
“Sosialisme Islam bukan anti-Tuhan dan bukan pula komunis. Dalam praktiknya, jika ada petani yang lahannya dirampas, buruh yang upahnya tidak dibayar, atau santri yang kesulitan biaya sekolah, PKB wajib hadir di sana membela mereka,” ujar Alif.
Dalam sesi pemaparan, aktivis muda Gusdurian Kaltim, Asman Aziz, menjelaskan pemikiran Tjokroaminoto dan Ali Syariati lahir dari kritik terhadap berbagai bentuk penindasan, seperti kolonialisme, feodalisme, dan kapitalisme. Sistem tersebut, menurutnya, berpotensi menciptakan kesenjangan antara kelompok yang menguasai kekuatan ekonomi dan politik dengan masyarakat yang berada dalam posisi lemah.
Ia juga menekankan pemikiran Ali Syariati yang menempatkan agama sebagai kekuatan pembebasan. Menurut Asman, keberagamaan seharusnya diwujudkan melalui tindakan nyata untuk memperjuangkan keadilan, bukan justru digunakan sebagai pembenaran atas praktik kekuasaan yang merugikan masyarakat.
Asman mengajak kader PKB untuk lebih kritis melihat persoalan pembangunan dan tata kelola ekonomi. Hal mendasar yang perlu dipertanyakan adalah siapa yang menguasai sumber daya, siapa yang memiliki kewenangan menentukan kebijakan, serta kelompok mana yang memperoleh manfaat terbesar dari hasil pembangunan.
“Pertanyaan politik konkretnya hari ini adalah siapa yang menguasai sumber daya, siapa yang menentukan keputusan, dan siapa yang menikmati hasil pembangunan. Jangan sampai jargon sosialisme atau state capitalism hanya berhenti sebagai slogan, sementara alat-alat produksi tetap dikuasai segelintir elite dan rakyat kecil masih kesulitan makan,” tegasnya.
Ia berharap kader PKB tidak hanya memahami Sosialisme Islam sebagai wacana ideologis, tetapi juga menjadikannya pedoman dalam memperjuangkan perubahan struktural. Nilai tauhid dan Mabda’ Siyasi partai, menurutnya, perlu diterjemahkan menjadi arah kebijakan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengapresiasi penyelenggaraan forum diskusi tersebut. Ia menilai partai politik perlu kembali menghidupkan tradisi intelektual melalui pertukaran gagasan dan perdebatan ideologi, sehingga aktivitas politik tidak semata-mata berorientasi pada perebutan kekuasaan maupun kepentingan anggaran daerah.
Herdiansyah juga mengingatkan bahwa pembahasan Sosialisme Islam perlu diperkaya dengan mempelajari sejarah pemikiran tokoh-tokoh pergerakan Indonesia lainnya. Ia menyebut Haji Misbach, Tan Malaka, dan Hasan Raid sebagai sejumlah tokoh yang memiliki kontribusi pemikiran dalam perjalanan pergerakan nasional.
Selain persoalan ideologi, ia menyoroti pentingnya mengembalikan pengelolaan sumber daya alam pada tujuan konstitusional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, penguasaan negara atas kekayaan alam harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap membuka ruang partisipasi masyarakat.
Ia mencontohkan konflik di Rempang dan Wadas sebagai gambaran persoalan pembangunan yang bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam, kata dia, semestinya tidak mengesampingkan hak warga yang terdampak
“Sulit menyebut kebijakan hari ini sebagai sosialisme apabila negara masih dikendalikan oleh kelompok oligarki dan pemodal, di mana hampir separuh anggota parlemen di Senayan berlatar belakang pengusaha. Pekerjaan rumah terbesar PKB adalah menerjemahkan pembelaan terhadap kaum mustadh’afin ini ke dalam kebijakan konkret yang memihak wong cilik,” pungkas Herdiansyah.
Ia berharap diskusi ideologi yang melibatkan partai politik dan kalangan akademisi dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, gagasan Sosialisme Islam tidak berhenti sebagai wacana, tetapi mampu menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang memperkuat keadilan sosial dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat kecil.
