Kesahkaltim.com, Kutai Kartanegara – Upaya meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat daerah kembali digencarkan oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur, Selamat Ari Wibowo, S.Pd. Melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-2, ia mengajak masyarakat untuk lebih memahami pentingnya keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan.
Kegiatan tersebut digelar di Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Sabtu (14/3/2026), dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, tokoh lokal, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam forum tersebut, isu transparansi dalam perencanaan dan penganggaran menjadi fokus utama. Selamat Ari Wibowo menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang akuntabel dan berpihak pada masyarakat.
“Kepercayaan publik tidak akan tumbuh tanpa adanya transparansi, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan arah pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai proses pemilihan umum, tetapi juga tercermin dari bagaimana pemerintah menjalankan amanah secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab. Menurutnya, masyarakat memiliki hak penuh untuk mengetahui kebijakan serta penggunaan anggaran daerah.
Meski demikian, ia mengakui bahwa penerapan transparansi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan program. Oleh karena itu, kegiatan PDD diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Selain Selamat, kegiatan ini turut menghadirkan narasumber lain seperti Dedi Efendi dan Alauddin. Keduanya memberikan pandangan terkait pentingnya sistem perencanaan yang terbuka serta pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dedi Efendi dalam pemaparannya menyebutkan bahwa transparansi bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga merupakan hak masyarakat. Ia menilai keterlibatan publik sejak tahap awal perencanaan hingga evaluasi sangat penting guna mencegah penyimpangan dan memastikan program berjalan tepat sasaran.
Sementara itu, Alauddin menyoroti peran teknologi informasi dalam mendukung keterbukaan pemerintah daerah. Ia mendorong agar data perencanaan dan penganggaran dapat diakses secara digital sehingga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta, terutama terkait implementasi transparansi di daerah serta hambatan yang dihadapi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan peran strategisnya dalam mengawal pemerintahan. Dengan demikian, tercipta sistem tata kelola yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel di Kalimantan Timur.
