Kesahkaltim.com, Samarinda – Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Timur menjadi perhatian Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin.Ia menilai kondisi tersebut perlu segera ditangani melalui koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan pengelola SPBU agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Menurut Syafruddin, meningkatnya antrean pembelian pertalite tidak dapat dilepaskan dari perubahan pola konsumsi masyarakat setelah harga BBM nonsubsidi, khususnya pertamax, mengalami kenaikan. Situasi tersebut membuat sebagian pengguna kendaraan memilih beralih ke BBM bersubsidi.
“Itu memang salah satu pilihan tersulit yang diambil pemerintah. Ada tekanan dolar dan sebelumnya terjadi lonjakan harga minyak dunia yang cukup tinggi,” kata Syafruddin.
Ia menjelaskan, kebijakan penyesuaian harga pertamax sebelumnya dipengaruhi oleh kondisi global, terutama penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dan melonjaknya harga minyak dunia. Meski demikian, ia menilai perkembangan harga minyak yang mulai menurun saat ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi kebijakan energi nasional.
Di lapangan, dampak yang paling terlihat adalah bertambahnya jumlah pengguna pertalite. Syafruddin mengatakan peralihan dari pertamax ke pertalite merupakan konsekuensi yang sulit dihindari ketika masyarakat mencari alternatif bahan bakar dengan harga yang lebih terjangkau.
“Faktanya hari ini terjadi lompatan pengguna pertalite karena masyarakat yang sebelumnya menggunakan pertamax beralih ke pertalite,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pertalite merupakan BBM yang mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga distribusinya harus mengikuti aturan yang berlaku. Untuk itu, pengguna yang berhak memperoleh BBM bersubsidi wajib terdata melalui sistem MyPertamina.
Namun demikian, Syafruddin menilai antrean panjang yang terjadi saat ini sebagian besar berasal dari kendaraan roda dua. Menurutnya, kelompok pengguna tersebut memang masih masuk kategori yang berhak mendapatkan pertalite sehingga diperlukan pendekatan berbeda dalam pengaturan pelayanan.
“Yang agak sulit kita bahasakan adalah pengguna motor ini memang berhak dan layak mendapatkan pertalite. Karena itu perlu ada solusi agar pelayanan tidak menimbulkan antrean panjang,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, ia mengusulkan agar seluruh SPBU di Kalimantan Timur kembali menyediakan layanan penjualan pertalite. Menurutnya, distribusi layanan yang lebih merata dapat mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU tertentu yang saat ini menjadi tujuan utama pembelian BBM bersubsidi.
“Saya melihat salah satu penyebab antrean mengular karena tidak semua SPBU melayani pertalite. Kalau semua SPBU tetap menjual pertalite, khusus pengguna motor, saya kira ini bisa mengurai antrean,” katanya.
Sementara itu, untuk kendaraan roda empat, Syafruddin menilai mekanisme pembelian melalui barcode dan pendataan MyPertamina tetap perlu diberlakukan guna memastikan subsidi tepat sasaran. Sedangkan pengguna sepeda motor dapat menjadi prioritas pelayanan agar antrean tidak semakin panjang.
Selain mendorong perbaikan distribusi, Syafruddin juga membuka kemungkinan evaluasi kuota pertalite di Kalimantan Timur. Menurutnya, penyesuaian kuota dapat dilakukan apabila terdapat peningkatan kebutuhan masyarakat atau bertambahnya jumlah kendaraan yang beroperasi.
“Kuota itu dievaluasi setiap tiga bulan. Kalau memang terjadi kekurangan atau ada peningkatan jumlah kendaraan, tentu ada ruang untuk mendorong penambahan kuota,” tuturnya.
Ia memastikan akan berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memantau kebutuhan BBM bersubsidi, terutama di sejumlah kota besar di Kalimantan Timur yang mengalami lonjakan konsumsi.
Untuk sementara, Syafruddin meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat melalui komunikasi intensif dengan Pertamina dan pengelola SPBU. Menurutnya, penanganan jangka pendek sangat diperlukan sambil menyiapkan solusi yang lebih permanen.
“Jangka pendeknya harus ada langkah koordinatif dulu antara pemerintah daerah, Pertamina, dan pemilik SPBU. Ibarat luka, kita plaster dulu agar tidak semakin parah, sambil mencari solusi permanen,” pungkas Ketua PKB Kaltim tersebut.
