Kesahkaltim.com, Kutai Kartanegara – Pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan berdemokrasi menjadi fokus utama kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) Ke-5 yang digelar Anggota DPRD Kalimantan Timur, Selamat Ari Wibowo, di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu (13/6/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Teknologi Informasi untuk Efektivitas Pengawasan Publik dan Demokrasi Digital”. Melalui forum ini, masyarakat diajak memahami bagaimana perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat partisipasi warga dalam proses pemerintahan serta pengawasan terhadap kebijakan publik.
Dalam kesempatan itu, Selamat Ari Wibowo menegaskan bahwa transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. Menurutnya, ruang demokrasi kini tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka, tetapi juga berkembang melalui berbagai platform digital yang mudah diakses masyarakat.
“Di era sekarang, masyarakat memiliki banyak saluran untuk menyampaikan aspirasi maupun mengawasi jalannya pemerintahan. Yang terpenting adalah bagaimana teknologi tersebut digunakan secara positif dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menilai kehadiran media sosial dan berbagai platform informasi digital memberikan peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan daerah. Dengan akses informasi yang semakin terbuka, warga dapat lebih mudah mengetahui program pemerintah sekaligus memberikan masukan terhadap pelaksanaannya.
Ia juga mengingatkan bahwa kemajuan teknologi harus diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Teknologi bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga alat untuk memperkuat kontrol sosial. Masyarakat bisa ikut mengawasi, memberikan kritik yang konstruktif, dan berkontribusi dalam pembangunan melalui ruang-ruang digital yang tersedia,” katanya.
Lebih lanjut, Selamat menegaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Perbedaan pandangan dalam kehidupan demokrasi, menurutnya, merupakan hal yang wajar selama tetap dijaga dalam koridor persatuan dan kepentingan bersama.
“Keberagaman pendapat harus menjadi kekuatan untuk membangun daerah. Demokrasi akan berjalan baik apabila masyarakat mampu menyampaikan aspirasi dengan bijak dan tetap menjaga persatuan,” tambahnya.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber Dedi Efendi dan Alauddin yang membahas berbagai aspek demokrasi digital serta pentingnya keterlibatan publik dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam pemaparannya, Dedi Efendi menekankan bahwa pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari sistem demokrasi modern.
Menurutnya, masyarakat saat ini tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan pemerintah, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam memastikan setiap program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
“Pengawasan publik menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin besar peluang terciptanya kebijakan yang tepat sasaran,” ungkap Dedi.
Ia juga mengingatkan pentingnya literasi digital di tengah derasnya arus informasi yang beredar melalui internet dan media sosial. Masyarakat diminta lebih selektif dalam menerima informasi serta tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Kecepatan penyebaran informasi di era digital harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk memilah informasi yang benar. Literasi digital menjadi kunci agar demokrasi tidak tergerus oleh hoaks dan disinformasi,” jelasnya.
Melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ini, DPRD Kalimantan Timur berharap masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana untuk memperkuat pengawasan publik dan mendukung pembangunan daerah yang lebih transparan dan partisipatif.
