Kesehatan.com, Kutai Kartanegara – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Selamat Ari Wibowo, S.Pd, kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-3 yang kali ini digelar di Desa Segihan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Sabtu (11/04/2026).
Kegiatan tersebut turut menghadirkan dua narasumber, yakni Dedi Efendi dan Alauddin, serta dipandu oleh moderator Misno. Suasana kegiatan berlangsung dengan dialog terbuka antara pemateri dan masyarakat yang hadir.
Dalam penyampaiannya, Selamat Ari Wibowo yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Kaltim menekankan bahwa penguatan demokrasi tidak bisa hanya bertumpu pada peran pemerintah maupun lembaga legislatif. Ia menyebut, keterlibatan warga menjadi unsur paling penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat daerah.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman politik yang baik akan lebih cermat dalam menentukan pilihan serta lebih kritis dalam mengawasi jalannya pembangunan. Menurutnya, hal ini sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Demokrasi akan berjalan sehat apabila masyarakat memahami hak serta kewajibannya, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya,” ujarnya.
Selamat juga menyoroti posisi strategis Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi tersebut, katanya, menuntut masyarakat untuk semakin siap menghadapi perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan yang terus berkembang.
Selain itu, ia mengajak generasi muda di Kutai Kartanegara untuk lebih peduli terhadap perkembangan politik. Ia berharap kaum muda tidak bersikap pasif, melainkan turut berperan dalam menyuarakan aspirasi dan mengawasi kebijakan publik.
Sementara itu, narasumber Dedi Efendi memaparkan pentingnya literasi politik sebagai dasar penguatan demokrasi di daerah. Ia menilai, perkembangan situasi politik yang semakin kompleks menuntut masyarakat memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap sistem pemerintahan.
Ia juga menguraikan berbagai tantangan yang masih terjadi, seperti rendahnya partisipasi politik di sebagian wilayah, penyebaran informasi palsu, minimnya pemahaman terhadap fungsi lembaga legislatif, hingga munculnya sikap apatis di tengah masyarakat.
Menurutnya, literasi politik mencakup pemahaman tentang sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme pengambilan kebijakan. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan mampu bersikap lebih kritis sekaligus bertanggung jawab.
Pada sesi lainnya, Alauddin menegaskan bahwa pendidikan politik memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
Ia menyebutkan bahwa keterlibatan warga tidak hanya terbatas pada pemilu, tetapi juga mencakup berbagai forum seperti musyawarah perencanaan pembangunan serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menambahkan, pendidikan politik yang baik akan mendorong masyarakat lebih peka terhadap berbagai persoalan kebangsaan, termasuk praktik korupsi, hoaks, dan politik uang.
“Semakin tinggi pemahaman politik masyarakat, maka semakin kuat pula kualitas demokrasi yang terbentuk di daerah,” tutupnya.
