Kesahkaltim.com, Kutai Kartanegara – Upaya meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal terus dilakukan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-3 yang digelar oleh Selamat Ari Wibowo, S.Pd di Desa Segihan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu (11/04/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Dedi Efendi dan Alauddin sebagai pemateri, serta dipandu oleh moderator Misno. Sosialisasi ini menjadi wadah dialog antara wakil rakyat dan masyarakat terkait pentingnya peran publik dalam kehidupan demokrasi.
Selamat Ari Wibowo mengatakan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pemerintah atau lembaga legislatif, melainkan juga bergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Ia menyebut, masyarakat yang memiliki pemahaman politik yang baik akan lebih bijak dalam menentukan pilihan dan mampu berperan aktif dalam mengawal kebijakan.
Menurutnya, di tengah arus informasi yang semakin deras, masyarakat harus mampu memilah informasi agar tidak mudah terpengaruh hoaks yang dapat merusak tatanan demokrasi.
Ia juga menyoroti posisi strategis Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi ini, kata dia, menuntut kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan, termasuk dalam aspek politik dan kebijakan publik.
Selain itu, Selamat mengajak generasi muda untuk tidak menjauh dari dunia politik. Ia menilai, keterlibatan anak muda sangat penting dalam menciptakan inovasi serta mengawal arah pembangunan daerah ke depan.
Dalam pemaparannya, Dedi Efendi menjelaskan pentingnya literasi politik di tengah dinamika zaman yang terus berkembang. Ia menyebutkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti rendahnya tingkat partisipasi politik, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi lembaga legislatif, hingga maraknya penyebaran informasi yang tidak benar.
Dedi menegaskan bahwa literasi politik bukan sekadar pengetahuan, melainkan juga kemampuan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta peran dalam proses pengambilan kebijakan.
“Dengan literasi politik yang baik, masyarakat akan lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi,” jelasnya.
Sementara itu, Alauddin menyoroti pentingnya pendidikan politik sebagai sarana membangun kesadaran masyarakat. Ia menyatakan bahwa pendidikan politik mampu mendorong partisipasi aktif warga dalam berbagai proses demokrasi, mulai dari pemilu hingga pengawasan kebijakan pemerintah.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun sikap kritis terhadap isu-isu seperti korupsi, politik uang, dan penyebaran hoaks yang kerap menjadi tantangan dalam demokrasi.
Menurut Alauddin, peningkatan literasi politik akan berdampak luas terhadap kualitas demokrasi, termasuk meningkatnya partisipasi publik, lahirnya pemimpin yang berkualitas, serta terciptanya stabilitas daerah.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu menjadi langkah konkret dalam membangun masyarakat yang lebih sadar politik dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. Tutupnya.
