Kesahkaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. M. Darlis Pattalongi, S.Hut., M.Si., kembali menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-12 di Aula Fakultas Syariah UINSI Samarinda, Minggu (21/12/2025). Kali ini, fokus diskusi diarahkan pada peran pasar dan dunia usaha dalam memperkuat praktik demokrasi di tingkat lokal.
Dengan mengusung tema “Pasar dan Dunia Usaha”, kegiatan tersebut menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai proses politik, melainkan juga tercermin dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Darlis menilai, keterlibatan warga dalam aktivitas ekonomi merupakan bentuk partisipasi demokrasi yang nyata dan berkelanjutan.
Menurutnya, pasar rakyat dan sektor usaha lokal menjadi ruang strategis bagi masyarakat untuk berinteraksi, berproduksi, serta membangun kemandirian ekonomi. Ketika ekonomi daerah tumbuh sehat, maka kesadaran dan partisipasi warga dalam pembangunan juga akan meningkat.
Hadir sebagai narasumber, Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.H.I., M.Hum., dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, serta Suwardi Sagama, S.H., M.H., Dosen Fakultas Syariah UINSI Samarinda yang juga menjabat sebagai Direktur SIDEKA Fakultas Syariah UINSI Samarinda. Diskusi dipandu oleh moderator Dini Astarina.
Dalam pemaparannya, Darlis menegaskan bahwa manfaat demokrasi harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyebut, penguatan ekonomi rakyat melalui pasar yang sehat dan dunia usaha yang berkembang merupakan salah satu indikator keberhasilan demokrasi.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif menghadirkan kebijakan yang mendukung pelaku usaha kecil dan menengah, serta menciptakan iklim usaha yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Forum PDD ini berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta, mulai dari persoalan yang dihadapi pasar lokal, peluang pengembangan wirausaha, hingga harapan terhadap peran pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Melalui kegiatan ini, Darlis Pattalongi berharap masyarakat semakin menyadari bahwa demokrasi dan ekonomi saling berkaitan erat, dan keduanya menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan serta kemandirian daerah.
