Kesahkaltim.com, Kutai Kartanegara – Minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dinilai masih menjadi pekerjaan rumah serius pemerintah. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Selamat Ari Wibowo, S.Pd, menilai pengelolaan APBD perlu diawasi lebih ketat agar hasil pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pandangan tersebut ia sampaikan dalam forum diskusi bersama warga Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Sabtu (13/12/2025). Forum bertema Pengawasan Hasil Pembangunan APBD itu menjadi ruang bagi masyarakat desa untuk menyampaikan pengalaman langsung mereka terhadap kualitas pembangunan di lingkungan sekitar.
Selamat menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada capaian administrasi dan realisasi anggaran semata. Ia menilai, pembangunan yang baik harus tercermin dari fungsi dan kebermanfaatannya bagi warga dalam jangka panjang.
“Kalau anggaran habis tapi fasilitasnya tidak bertahan lama atau tidak digunakan masyarakat, maka itu patut dipertanyakan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya pengawasan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan warga sejak perencanaan hingga pemanfaatan hasil pembangunan akan memperkecil potensi kesalahan dan penyimpangan di lapangan.
Dalam dialog tersebut, Selamat mengakui masih adanya proyek infrastruktur di wilayah pinggiran yang kurang optimal karena tidak diawasi secara konsisten. Kondisi ini, katanya, berpotensi menimbulkan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Sebagai penutup, Selamat menegaskan komitmennya untuk terus membawa aspirasi masyarakat desa ke tingkat kebijakan, agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih adil dan merata.
“Masukan dari masyarakat adalah dasar perjuangan kami di parlemen,” pungkasnya.
