Kesahkaltim.com, Balikpapan — Program Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) kembali digelar oleh anggota DPRD Kalimantan Timur, termasuk Damayanti, S.Pd., dari Komisi IV DPRD Kaltim. Kali ini, kegiatan berlangsung di Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, pada Jumat (28/11/2025).
Pada penyelenggaraan PDD yang ke-11 ini, Damayanti menghadirkan Syafruddin sebagai narasumber dan Abdul Hamid sebagai moderator. Keduanya membahas topik utama kegiatan yang mengangkat tema “Hak dan Kewajiban Masyarakat Sipil”.
Damayanti menerangkan bahwa PDD merupakan pengembangan dari program Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang sebelumnya pernah dilaksanakan. Dalam format baru ini, tema yang dibahas akan diperbarui setiap bulan sehingga masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas terkait dinamika demokrasi di daerah.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda, agar mereka memahami peran serta tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi,” jelas politisi dari PKB tersebut.
Ia juga menekankan betapa pentingnya posisi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Damayanti, warga negara tidak hanya berhak mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, dan layanan publik yang memadai, tetapi juga berkewajiban berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.
Selain membahas hak-hak fundamental, Damayanti turut menyoroti pentingnya keterlibatan publik dalam berbagai proses, mulai dari pemilu, pengawasan kebijakan, hingga mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintah. Partisipasi semacam ini, lanjutnya, menjadi pilar bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Saya berharap para pemuda dan pelajar yang hadir bisa semakin menyadari bahwa kontribusi mereka sangat memengaruhi arah pembangunan daerah,” ungkapnya.
Menutup acara, Damayanti menyampaikan harapannya agar program PDD mampu menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk lebih aktif dalam berbagai aktivitas sosial maupun politik.
“Semoga peserta yang mengikuti kegiatan hari ini termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan sosial, kajian kebijakan, hingga pengawasan publik yang konstruktif,” tutupnya.
