Kesahkaltim.com – Samarinda, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Selamat Ari Wibowo, menegaskan pentingnya penguatan demokrasi dan pemahaman publik terhadap kebijakan prioritas dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) Kaltim ke-4 Tahun 2025 yang digelar di Dusun Sido Makmu, Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Sabtu (24/5/2025).
Dengan mengusung tema “Prioritas Kebijakan Publik”, acara ini menghadirkan dua narasumber, Munabbihuddin dan Ahmad Ali Fahrudi, S.H., serta dipandu oleh moderator Alauddin yang memastikan jalannya diskusi berjalan interaktif dan dinamis.
Dalam paparannya, Selamat menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah instrumen utama pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
Ia menyebut bahwa proses penyusunan kebijakan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui tahapan-tahapan sistematis.
“Kebijakan publik disusun untuk mencapai tujuan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujar Selamat.
Menurutnya, proses pembuatan kebijakan publik dimulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pengesahan, implementasi, hingga evaluasi. Dalam proses ini, berbagai aktor terlibat mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga organisasi internasional.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan yang bersifat prioritas harus memiliki dampak yang luas dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif.
“Kebijakan seperti subsidi BBM, larangan berjualan di trotoar, dan perubahan kurikulum pendidikan adalah contoh konkret dari upaya pemerintah menjawab kebutuhan publik,” jelasnya.
Selamat juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan publik agar tidak sekadar menjadi objek, melainkan subjek aktif dalam proses demokrasi.
“Kebijakan menyangkut kehidupan sehari-hari. Karena itu, pemahaman publik terhadap proses dan dampaknya menjadi sangat penting, demi masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.
Menutup sesi diskusi, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pengambilan kebijakan agar setiap keputusan pemerintah benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat.
“Kebijakan yang baik tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya.
