Kesahkaltim.com, Samarinda – PW IKA PMII Kaltim kekhawatiran terhadap wacana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Timur. Dalam diskusi publik yang digelar di Graha Pergerakan, Jalan HM Rifaadin Samarinda pada Minggu (5/10/2025), Alumni PMII Kaltim menggagas langkah strategis berupa konsolidasi antar pemerintah daerah se-Kaltim.
Ketua Ikatan Alumni PMII Kaltim, Syafruddin, menegaskan bahwa koordinasi lintas daerah diperlukan agar aspirasi Kalimantan Timur dapat disuarakan secara komprehensif, mencakup aspek sosial, politik, dan hukum.
“Kalau DBH sampai dikurangi secara signifikan, tentu ini akan berdampak langsung pada pembangunan daerah, bahkan bisa menghambat pelaksanaan program-program strategis nasional,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin menyatakan akan membawa suara PMII ke Kementerian Keuangan, sekaligus memberikan pandangan hukum terkait urgensi mempertahankan proporsi DBH untuk daerah yang tengah bertransformasi menuju ekonomi hijau, biru, dan kreatif.
“Selama ini DBH kita bersumber dari energi fosil. Saat kita didorong menuju energi terbarukan, maka penting mengingatkan bahwa pemanfaatan sumber daya juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” tambahnya.
Diskusi tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, seperti anggota DPRD Kukar Desman Minang, akademisi Unmul Ridwan Idris, pegiat kebijakan publik Asman Azis, serta Ketua TWAP Samarinda H. Syaparudin. Kelimanya sepakat bahwa langkah konsolidasi dan sinergi antar elemen masyarakat Kaltim menjadi keharusan di tengah tantangan fiskal yang ada.
Sebagai catatan, isu pemotongan DBH masih terus menjadi perhatian publik. Berdasarkan rancangan KUA-PPAS 2026, alokasi belanja daerah Kalimantan Timur dipatok sebesar Rp21,74 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp9,3 triliun akan ditransfer ke daerah, termasuk DBH senilai Rp6,9 triliun. Namun jika rencana pemangkasan hingga 78% benar terjadi, maka sisa DBH yang diterima Kaltim hanya sekitar Rp1,5 triliun.
